Beranda HEADLINE Etika Democrasi

Etika Democrasi

38

Oleh Prof. Siti Zuhro (Ketua MN Kahmi)

Masyarakat Indonesia sering dijuluki sebagai masyarakat yang ramah: murah senyum dan welcome terhadap tamu atau orang lain yang datang.

Tapi realitasnya  penilaian itu tak sepenuhnya benar. Kejadian demi kejadian makin membuktikan kebenarannya. Tampaknya tatakrama dan etika sudah menghilang di negeri ini.

Bagaimana tidak, seorang Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang hadir halal bihalal ke open house -nya pak Jokowi harus disoraki huuu…

Pertanyaannya,  dimana kesantunan dan keadaban kita? Mengapa pilihan politik yang berbeda membuat kita saling berhadapan? Mengapa pula antarkomunitas dan atau antarmasyarakat harus saling berhadapan?

Mengapa seolah-olah beda pendapat dan beda pilihan tak lagi mendapatkan tempat. Bila ini dibiarkan, nilai-nilai demokrasi bisa tergerus oleh dominannya ambisi/ego yang menganggap kekuasaan dan berkuasa adalah segalanya. Realitas politik sepert ini yang akan membuat pilkada dan pemilu tercemari.

Masalahnya bila fenomena tersebut tak diatasi secara memadai, ini akan menciptakan prakondisi politik yg tidak positif sehingga bisa berdampak negatif khususnya terhadap kualitas pilkada 2018 dan pemilu 2019. Mengapa? Dengan tiadanya rasa saling menghormati/menghargai dan rasa saling tidak percaya yang ada saat ini, kontestasi/kompetisi akan berlangsung tidak sehat, kurang bermartabat dan juga tidak berkualitas. Padahal sistem demokrasi itu memerlukan nilai-nilai sebagai penopangnya. Nilai-nilai budaya politik yang kompatibel/berkesesuaian dengan demokrasi akan membuat konsolidasi demokrasi lebih cepat terwujud.

Karena itu, demokrasi akan tumbuh kembang  dengan dukungan SDM atau civil society yang tidak menghambat  prosesnya. Sebaliknya, kedewasaan/kematangan civil society ikut berperan penting dalam membangun demokrasi yang substansial.

Semoga ke depan tidak muncul lagi hal-hal yang kurang patut yang diekspresikan dalam waktu yang salah dan di tempat yang juga salah. (AM)