Beranda DAERAH Hebatnya Standar Miskin Ala BPS

Hebatnya Standar Miskin Ala BPS

131

KABARDAERAH.COM – Bank Dunia telah mematok batas miskin, yaitu pendapatan di bawah 1,9 dollar US perhari. Jika asumsi kurs dollar adalah Rp 14.000, maka orang disebut miskin jika pendapatannya kurang dari Rp 26.600 perhari atau Rp 798.000 perbulan per orang. Itu sudah termasuk extreme poverty (kemiskinan parah).

Sedangkan standar kemiskinan menengah merentang antara USD 3.20 (Rp 44.800 perhari/ 1.344.000 perbulan) dan USD 5.20 (Rp 72.800 perhari/Rp 2.184.000 perbulan).

Untuk negara maju batas angka kemiskinan adalah USD 21.70 (Rp 303.800 perhari/ Rp 9.114.000 perbulan).

Baru-Baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) merilis berita bahagia bahwa angka kemiskinan di Indonesia turun jadi hanya sebesar 9,82% per Maret 2018. Penurunan ini terbesar sepanjang sejarah RI meski prosentase penurunan selama 4 tahun terakhir sebesar 1,43% saja karena angka kemiskinan versi BPS per Maret 2014 adalah 11,25%.

Yang menarik dari tingkat kemiskinan Indonesia sebenarnya adalah standar atau definisi miskin versi BPS. Angka kemiskinan Maret 2018 adalah Rp 401.220 perbulan, naik dari Rp 387.160 pada tahun sebelumnya (lihat detik.com).

Jadi menjadi orang miskin di Indonesia sangat sulit karena standar miskinnya sangat rendah.

Setelah melihat angka Rp 401.220 dan dibandingkan definisi miskin parah versi Bank Dunia sebesar Rp 798.000 (dengan asumsi dollar US Rp 14.000), tiba-tiba tampak ada yang janggal. Definisi miskin di Indonesia jauh lebih parah dibandingkan definisi miskin parah (extreme poverty) versi Bank Dunia. Belum lagi dibandingkan standar miskin versi middle dan versi negara maju.

Pertanyaannya adalah apakah angka rupiah yang menjadi patokan BPS realistis. Coba diterapkan pada realitas. Andaikan ada keluarga terdiri atas satu orang ayah, satu orang ibu dan satu anak usia 2 tahun, maka ada tiga orang dalam satu keluarga. Menurut versi definisi BPS, jika ayah bekerja dengan pendapatan Rp 1.300.000 perbulan, maka keluarga tersebut tidak tergolong miskin. Tapi apakah pendapatan itu bisa menutupi kebutuhan bulanan?

Coba diandaikan bahwa keluarga itu adalah keluarga mandiri yang hidup di kota. Ia butuh:
1. Kontrakan rumah Rp 5.000.000 pertahun (Rp 417.000 perbulan)
2. Angsuran motor bekas sebagai alat transportasi kerja Rp 350.000 perbulan)
3. Iuran RT, listrik dan air sebesar Rp 125.000 perbulan
4. Bensin dan servis ganti oli Rp 150.000 perbulan
5. Susu anak Rp 300.000 perbulan
6. Kebutuhan makan dan masak Rp 810.000 perbulan (dengan asumsi sehari masing-masing makan 3X, @Rp 3.000) Total Rp 2.150.000.

Jumlah itu belum menghitung biaya obat dan dokter kalau sakit, biaya sosial seperti undangan pernikahan, mainan anak, baju anak dan ortu, wisata dan kebutuhan pulang kampung. Betapa sulit uang Rp 1.300.000 didistribusikan untuk kehidupan minimal sehari-hari warga kota.

Sulit dipahami orang awam bagaimana standar miskin di Indonesia lebih rendah dibandingkan standar extreme poverty Bank Dunia. Lebih sulit dipahami mengapa pejabat dan pegawai BPS mengeluarkan standar miskin serendah itu padahal mereka punya anak dan keluarga. Apakah mereka sendiri akan merasa cukup dengan gaji Rp 2.000.000 jika punya anak 2 orang, dan salah satunya sudah kuliah.

Terakhir, lebih ajaib lagi adalah kebanggaan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan padahal definisi miskinnya hanyalah 50,1% dari definisi miskin parah versi Bank Dunia. Sulit dibayangkan jika standar miskin menggunakan patokan Bank Dunia, berapa sebenarnya jumlah dan prosentase penduduk miskin di RI?

Bagi orang awam terlalu sulit untuk mencerna patokan miskin ala BPS. Mungkinkah BPS terlalu pandai hingga membuat patokan miskin dengan angka yang melangit hingga lupa bumi? Mungkin ada yang bisa membantu untuk menjawab orang awam ini?

Oleh Dr. Ahwan Fanani