Beranda DAERAH Musda Badko HMI Kalselteng Terindikasi Melanggar Aturan

Musda Badko HMI Kalselteng Terindikasi Melanggar Aturan

169

KANDANGAN.KABARDAERAH.COM – HMI Cabang Banjarmasin Walk out dan menolak hasil Musda ke 23 di Kandangan.

Ada beberapa catatan yang janggal dalam pelaksanaan Musda BADKO HMI Kalsel-Teng 2018 seperti disampaikan oleh salah seorang kader HMI Cabang Banjarmasin, M. Halim di Kandangan, Minggu (19/8).

Menurutnya, dalam persyaratan pencalonan syaratnya itu tidak masuk akal, karena sangat jauh dari persyaratan calon badko di ART HMI.

“Syarat-syarat tersebut ialah rekomendasi minimal 2 cabang terdiri dari cabang sendiri dan cabang di bawah badko Kalselteng, pernah jadi pengurus di HMI, SKCK, Surat bebas narkoba, surat aktif kuliah, karya tulis ilmiah, bayar 500 ribu,” katanya.

Dijelaskan M.Halim, pada awal persidangan musda badko Kalselteng sudah sangat nampak tim careteker tidak profesional menjalankan musda badko Kalselteng, mulai dari SK Tim careteker cuma Muhammad Rizali yang hadir, sedangkam dua orang lainnya tidak hadir, ini menjadi pertanyaan besar bagaimana keabsahan seorang dari 3 orang Tim Carateker BADKO?.

Akan tetapi Muhammad Rizali menggunakan SK careteker itu untuk memimpin sidang ditemani dua orang yang tidak tercantun di SK careteker, yang membuat kami geram karena tim careteker tidak ada membentuk panitia SC, tapi waktu sidang dia mengunakan SC dengan landasan SK careteker.

Selain itu kata M. Halim, adanya pendaftaran calon tapi tidak ada pengumuman calon yang di nyata lulus pendaftaran, malah di umumkan secara lisan setelah pleno 4 musda, logikanya buat apa pendaftaran.

Dengan semakin keberpihakan tim careteker, kami HMI Banjarmasin walk out dari musda badko ke 23 dengan beberapa alasan, diantaranya:
1. Persyaratan calon ketua badko tidak sesuai dengan konstitusi HMI.
2. Tim cereteker membuat sendiri draf tatib musda badko dan itu berbeda dengan konstitusi.
3 . Keberpihakan caretaker pada salah satu calon tertentu, perlu ditindak lanjuti dalam rapat harian PB HMI dan juga di forum MPK PB HMI.
4. Mengugurkan calon dari HMI cabang Banjarmasin dengan alasan tidak memenuhi syarat (tidak ada SKCK, dan bebas narkoba) karena calon kami sedang berangkat haji padahal kalau berangkat haji pasti sehat dan bukan boronan.
5. Tidak mengugurkan calon mereka yang ke anggotaan sudah pasca 2 tahun lulus kuliah (wisuda pada maret 2016) dan musda 18 agustus 2018.

Jadi jelas M. Halim, kecacatan terselenggaranya musda badko Kalselteng ini banyak sekali, dari penetapan tim careteker, ketidak profesionalan tim careteker, keberpihakan tim careteker, dan pelanggaran ART HMI pasal 24 tentang kriteria calon ketua badko, karena calon tersebut itu status keanggotaan di perpanjang pengurus badko Kalselteng 2016- 2018.

“Dari kerancuan semua ini, kami HMI cabang Banjarmasin menolak semua hasil musda ke 23 di Kandangan karena banyak kecacatan konstitusi (melanggar Ad/art HMI) apalagi yang bersangkutan di indikasi pernah ikut pelantikan KAHMI di tahun 2017. Dari permasalahan ini kami mengharapkan pengurus besar HMI memperhatikan badko Kalselteng dan hal ini perlu di tindaklanjuti di MPK PB HMI.
Jangan biarkan konstitusi rusak dengan ambisius beberapa oknum untuk jabatan sesaat. Di ART HMI pasal 24 juga sebenarnya tidak ada di sebutkan bahwa calon formatur Badko harus berhadir di tempat apalagi di era digital hari ini pernyataan kesediaan dan penyampaian komitmen/visi misi pun bisa saja di lakukan secara online,” Tegasnya. (H.A)