Beranda DAERAH Kepala Sekolah SMPN 6 Satui Mendapat Penilaian Negatif Dari Masyarakat Setempat

Kepala Sekolah SMPN 6 Satui Mendapat Penilaian Negatif Dari Masyarakat Setempat

642

TANAHBUMBU – SMPN 6 Satui terletak di Desa Jombang Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Desa tersebut termasuk kategori desa tertinggal dan akses jalannya kedesa saat musim hujan becek dan musim kemarau berdebu serta berbatu.

Di desa jombang hanya memiliki satu sekolah SMP saja dan SMK/MA tidak ada. Untuk menuju ke SMP terdekat diluar jombang membutuhkan 30 menit lebih dengan kondisi jalan seperti biasanya.

Dengan kondisi desa seperti itu dan kondisi ekonomi masyarakat setempat tergolong menengah kebawah karena mayoritas penduduknya pekerjaannya bertani, berkebun, kuli dan berdagang kecil-kecilan. Sehingga pelajar dijombang banyak yang mendapatkan bantuan program dari pemerintah. Seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) per-siswa ada yang mendapatkan Rp. 700.000 dan ada Rp. 400.000.

“Peserta didik yang mendapatkan Rp. 700.000 dipotong Rp. 50.000 dan yang mendapatkan Rp. 400.000 dipotong Rp. 40.000. Ini sudah terjadi beberapa tahun terakhir (3 tahun)”. Ucap Masyarakat setempat kepada kabardaerah.com yang tidak mau diungkap namanya pada hari sabtu, (8-09-2018).

Padahal bantuan tersebut haruslah 100% sampai kepada orangnya karena betul-betul perlu dibantu.

“Tidak hanya itu, melakukan penarikan sumbangan kepada wali murid terkesan dipaksakan mengatasnamakan komite. Contohnya menarik sumbangan membeli laptop, setiap wali murid ditarik sumbangan Rp. 260.000. Kami sebagai masyarakat ada yang mampu dan ada yang tidak mampu apalagi ini terkesan dipaksakan. Banyak wali murid terpaksa karena kalau tidak bayar kwatir tidak naik kelas atau tidak dapat ikut ujian. Lalu kemana dana BOS Pusat dan dana BOS Daerah untuk sekolah tersebut?”. Ucapnya

Ada juga ketika sekolah dapat bantuan pembangunan LAB, baru-baru ini yang dipekerjakan bukan masyarakat jombang tapi dari luar desa jombang. Padahal kalau hanya buat bangunan warga disini sangat bisa. Memang tidak melanggar hukum tapi tidak ada nilai sosial kemasyarakatnya untuk warga di jombang.

“Kami sebagai masyarakat berharap agar tidak ada lagi potongan-potongan kepada Peserta Didik. Seperti bantuan CSR dari BIB kepada pelajar ataupun bantuan dari pemerintah. Dan saat Ujian Nasional jangan minta bantuan dana dari siswa untuk membayar ujian nasional (UN). Semua orang tau kondisi masyarakat desa jombang yaitu desa terpencil. Tolong pihak atasannya agar betul-betul dibina kepala sekolah tersebut karena ini menyangkut pendidikan kita kedepannya khususnya desa jombang”. Katanya

Wali Murid tersebut menjelaskan disekolah adalah tempat digemblengnya pemimpin pemimpin masadepan bangsa. Jika disekolah terjadi praktek kotor seperti itu mau jadi apa kedepannya. Bangsa ini tiap hari rasanya selalu ada berita-berita korupsi dan diharapkan mulai dari sekolah menjadi pelopor bersih dari kelakuan KKN.

“Jika atasannya tidak bisa membina para kepala sekolah yang punya kelakuan seperti itu lebih baik diganti saja. Karena masih banyak guru yang berintegritas dan mampu mengelola sekolah dan tidak hanya memikirkan keuntungan semata”. Tambahnya

Sampai saat ini kepala sekolahnya dihubungi via tlp tidak diangkat. (AM)