Beranda DAERAH Nama – Nama Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan Yang Lulus 5 Besar...

Nama – Nama Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan Yang Lulus 5 Besar Periode 2018-2023

46

KALSEL.KABARDAERAH.COM – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPURI) telah menetapkan nama-nama yang berhasil menduduki posisi Komisioner KPU tingkat Provinsi Periode 2018-2023.

Berdasarkan pengumuman tertanggal 21 Mei 2018 ditandatangani Ketua KPU RI, Arief Budiman, terdapat 16 (enam belas) KPU Provinsi yang ditetapkan sebagaimana dirilis laman resmi KPU RI.

 

Nama-nama yang ditetapkan tersebut sebanyak 10 orang, dengan ketentuan 5 merupakan anggota KPU sedang lima berikutnya adalah PAW (Pengganti Antar Waktu). Pencantuman nama-nama tersebut berdasarkan ranking tertinggi.

 

Untuk Provinsi  Kalimantan Selatan sendiri berikut ini nama 10 (sepuluh) Komisioner tersebut:

1. Sarmuji, S.Ag.,M.Ag

2. Siswandi Reya’an, S.Pd.

3. Dr. H Nur Zazin M.A

4. Edi Ariansyah, S.IP., M.Si.

5. Dr. Hatmiati M.Pd.

6. Dr. Samhuddin S.IP,.M.Si.

7. S Alfian Nur S.Pi.,M.M.

8. Mahyuni S.Sos.,M.AP.

9. Harunur Rasyid S.Pd.I.

10. H. Muhammad Riza Jihadi S.Ag.,M.AP.

 

Mantan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan periode 2013-2018 berada diurutan ke 6 (enam)  yaitu Dr. Samahuddin,  M.Si yang artinya beliau menduduki sebagai PAW (pengganti antar waktu) jika salah satu dari 5 nama komisioner terpilih mundur atau diberhentikan maka nomor urut berikutnya yang mengisi.

“Semoga yang terpilih dapat mengemban amanah dan selalu diberi kesehatan dalam menjalankan tugas. Melihat nama-nama yang lolos hanya 1 (satu)  oramg terdapat komisioner lama yaitu Bapak Sarmuji, M.Ag,” Ucap Mubarok (praktisi demokrasi)  kepada kalsel.kabardaerah.com tadi siang (24/05) di Banjarmasin.

Mubarok menjelaskan dengan terpilihnya komisioner baru dan hari ini juga sudah dilantik oleh KPU RI diharapkan proses demokrasi dikalimantan selatam lebih baik lagi. Keterbukaan informasi seperti website dimaksimalkan karena kondisi geografis kalimantan selatan cukup luas sehingga ketika masyarakat ingin mendapatkan akses informasi sangat kesulitan jika harus datang ke kantornya.  Banyak KPU daerah yang tidak maksimal dalam proses keterbukaan informasi kepada publik, dengan itu diharapkan KPU provinsi betul-betul mengintruksikan keberbagai daerah agar keterbukaan informasi menjadi perhatian utama. Bagaimana kita tau proses demokrasi itu bersih tanpa ada kecurangan jika akses informasi ke publik kurang baik. Perlu diintruksikan agar wajib KPU kabupaten/kota punya website resmi yang bisa diakses ileh publik semua kegiatan yang dilaksanakan KPU. (AM)